ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam Koran
Nasional Tempo yakni “ Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi,
khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapat
disimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hingga
ke persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadi
sebuah ekstra ordinary crime di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepada
terpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepada
terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakan
riset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset
ini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama,
Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang
dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa