TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Abstract

Sengketa kepailitan dalam dunia bisnis seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan Debitor tidak dapat membayarkan utangnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada aset-aset yang dimilikinya, yang mana aset tersebut menjadi jaminan untuk melunasi utangnya tersebut. Dalam sengketa kepailitan, Kreditor dapat melakukan pengajuan PKPU terhadap Debitor ke Pengadilan Niaga. Sehingga setelah dibuat rencana perdamaian yang telah di setujui oleh para pihak maka dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun jika setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut Debitor dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut lalai maka dapat diajukan pembatalan perdamaian. Untuk  Pembatalan suatu perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi pada saat PKPU dapat diajukan oleh Kreditor apabila Debitor lalai dalam menjalankan isi perdamaian tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 170 UU No 37 Tahun 2004. Metode yang peneliti gunakan ialah deskriptif analisis yang mana penulis bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu pembatalan perdamaian dalam sengketa kepailitan. Dalam hal ini pula penulis bermaksud untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pailit PT Nipress dan kesesuaian hukum dari putusan hakim tersebut.