TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN CPO DAN MINYAK GORENG DENGAN SKEMA DMO DAN DPO

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang kebijakan Crude Palm Oil dan minyak goreng oleh pemerintah khususnya dalam masa jabatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam mengatasi polemik minyak goreng dengan menghadirkan minyak goreng rakyat yang dikemas dengan merek minyakita berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat problematika persaingan usaha terhadap para pengusaha minyak goreng dan kebijakan Menteri sebelumnya yang mematikan salah satu mata rantai tata kelola minyak goreng sehingga menimbulkan permasalahan dalam pendistribusian dari buah sawit, CPO, dan minyak goreng. Dengan adanya Permendag No. 49 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan minyak goreng dari hulu ke hilir diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan stabilisasi harga minyak goreng sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.