URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENYEBARAN KOSMETIK PALSU DI KABUPATEN BULELENG
Abstract
Semakin pesatnya kemajuan teknologai kecantikan membuat keinginan mempercantik diri dilakukan oleh para Wanita dengan melakukan pemebelian produk yang dilakukan baik melalui pembelanjaan langsung atau menggunakan market place yang dipakai dalam mempermudah pembelanjaan. Namun tanpa disadari banyak kosmetik palsu yang beredar di pasaran belum memiliki ijin edar sehingga keberdaanya tentu membahayakan apabila dipergunakan dalam kulit. Pengaturan yang diberikan dalam UUPK pasal 8 ayat 1 dan adanya pasal 106 UU Kesehatan dalam praktik pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penulisan jurnal ini agar Masyarakat lebih waspada akan keberadaan kosmetik yang berder di pasal. Metode penulisan menggunakan penelitian empiris, pendekatan undang-undang dan kasus dan sumber data primer dan sekunder, Hasil dari penelitian banyak ditemukan kosmetik palsu di pasaran sehingga perlu dilakukan langkah strategis dalam penggulangannya melalui UUPK dan UU kesehatan dalam melakuka perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk preventif dan represifnya.Semakin pesatnya kemajuan teknologai kecantikan membuat keinginan mempercantik diri dilakukan oleh para Wanita dengan melakukan pemebelian produk yang dilakukan baik melalui pembelanjaan langsung atau menggunakan market place yang dipakai dalam mempermudah pembelanjaan. Namun tanpa disadari banyak kosmetik palsu yang beredar di pasaran belum memiliki ijin edar sehingga keberdaanya tentu membahayakan apabila dipergunakan dalam kulit. Pengaturan yang diberikan dalam UUPK pasal 8 ayat 1 dan adanya pasal 106 UU Kesehatan dalam praktik pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penulisan jurnal ini agar Masyarakat lebih waspada akan keberadaan kosmetik yang berder di pasal. Metode penulisan menggunakan penelitian empiris, pendekatan undang-undang dan kasus dan sumber data primer dan sekunder, Hasil dari penelitian banyak ditemukan kosmetik palsu di pasaran sehingga perlu dilakukan langkah strategis dalam penggulangannya melalui UUPK dan UU kesehatan dalam melakuka perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk preventif dan represifnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
An author who publishes in the Jurnal Darma Agung agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).