IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP

Abstract

Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat yang masih terus terjadi dan meningkat membuat Indonesia berstatus sebagai ”darurat narkoba”. Asesmen Terpadu merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asesmen terpadu sebagai wujud pemenuhan hak bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law) dan pendekatan undang-undang (statue approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berkenaan dengan dasar hukum pelaksanaan asesmen terpadu, mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada aturan/regulasi hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep serta upaya mengatasi dan saran ditujukan agar pelaksanaan asesmen terpadu yang dijalankan lebih maksimal dan optimal.