ASPEK HUKUM PAJAK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAKUNTUK WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021

Abstract

Insentif pajak pada biasanya ialah dorongan pajak yang diserahkan pada harus pajak yang lagi hadapi kesusahan dengan tujuan supaya memudahkan bobot pajak yang ada pada Harus Pajak. Insentif pajak yang diserahkan kali ini disebabkan terdapatnya pendemi Corona Virus Disease 2019 yang berjangkit diseluruh bumi serta pula Indonesia. Buat mengalami endemi yang menggerus perekonomian teresebut hingga penguasa menghasilkan banyak kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaan yang dikeluarkan merupakan insentif pajak untuk Harus Pajak terdampak endemi Corona Virus Disease 2019 yang tertera dalam Peraturan Menteri Finansial No 9 atau PMK. 03 atau 2021. Permasalan yang hendak diawasi dalam Riset ini antara lain buat mengenali apa saja aspek– aspek kebijaksanaan yang diserahkan

oleh penguasa atas pemberian insentif pajak pada Harus Pajak yang terdampak Endemi Covid- 19, gimana pengaturan serta aplikasi kebijaksanaan pemberian Insentif Pajak Tubuh Upaya bersumber pada Peraturan Menteri Finansial No. 9 atau PMK atau 03 atau 2021 Tipe riset yang dipakai pada Riset ini merupakan riset hukum normative( sah research) serta empiris. Metode riset yang didapat pada Riset ini merupakan dengan melaksanakan riset daftar pustaka( library research). Suatu riset yang dicoba dengan metode mengakulasi informasi yang berhubungan dengan poin riset berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior, serta tubuh hukum tersier Bisa didapat kesimpulan kalau insentif pajak COVID- 19 ini bisa jadi dorongan perekonomian nasional. Sebab COVID- 19 yang berjangkit di Indonesia mencampuradukkan situasi perekonomian Harus Pajak. Insentif pajak yang diserahkan bisa kurangi beban Harus Pajak yang terdampak dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan terdapatnya wabah endemi COVID- 19 ini.