ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN BARANG BUKTI MELEBIHI PENYALAH GUNA

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia menjadi tantangan serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, sering terjadi disparitas pemidanaan, terutama ketika barang bukti melebihi batas konsumsi pribadi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pedoman yang jelas tentang ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, ditambah dengan subjektivitas pertimbangan hakim, yang dapat melemahkan konsistensi sistem hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, pembuktian dalam kasus yang melibatkan barang bukti berlebih, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Studi ini menggunakan tiga kasus di Pengadilan Negeri Medan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menawarkan solusi berupa pedoman yang lebih tegas guna mengurangi disparitas pemidanaan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan pendekatan kasus dan analisis peraturan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum untuk menilai relevansi barang bukti, dakwaan, dan putusan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman ambang batas kepemilikan memperparah disparitas, pembuktian kerap terpengaruh interpretasi hakim, dan pedoman yang tidak konsisten memicu perbedaan hukuman. Penelitian merekomendasikan revisi SEMA No. 4 Tahun 2010 dan pengaturan ambang batas barang bukti untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi disparitas pemidanaan.