PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Abstract
Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memerangi kejahatan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum atau normatif. Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasilnya, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk upaya non-kriminal dengan menerapkan tindakan preventif (tindakan pencegahan), terbukti justru lebih baik dan efektif dalam mencegah munculnya pelaku tindak pidana pencucian uang.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
An author who publishes in the Jurnal Darma Agung agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
